Friday, February 17, 2023

KONSEP ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI, AKSIOLOGI DAN PERANNYA TERHADAP BIDANG ILMU PENDIDIKAN

Konsep Ontologi
Ontologi terdiri dari dua suku kata, yakni ontos dan logos. Ontos berarti sesuatu yang berwujud (being) dan logos berarti ilmu. Jadi ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat yaitu ada manusia, ada alam, dan ada kausa prima dalam suatu hubungan yang menyeluruh, teratur, dan tertib dalam keharmonisan (Suparlan Suhartono, 2007). Ontologi dapat pula diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Obyek ilmu atau keilmuan itu adalah dunia empirik, dunia yang dapat dijangkau pancaindera. Dengan demikian, obyek ilmu adalah pengalaman inderawi. Dengan kata lain, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud (yang ada) dengan berdasarkan pada logika semata. Pengertian ini didukung pula oleh pernyataan Runes bahwa “ontology is the theory of being qua being”, artinya ontologi adalah teori tentang wujud.

Sumbangan Konsep Ontologi Terhadap Bidang Ilmu Pendidikan
Manusia dalam kajian ontologi lebih difokuskan kepada subjek pendidikan, bahwa dalam dunia pendidikan manusialah yang banyak berperan. Karena dilakukannya pendidikan itu tidak lain diperuntukan bagi manusia, agar tidak timbul kerusakan di bumi ini. Dalam pendidikan bahwa manusia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai pendidik dan peserta didik.
Menurut Al-Aziz, pendidik adalah orang yang bertanggungjawab dalam menginternalisasikan nilai-nilai religius dan berupaya menciptakan individu yang memiliki pola pikir ilmiah dan pribadi yang sempurna. Masing-masing definisi tersebut, mengisyaratkan bahwa peran, tugas dan tanggungjawab sebagai seorang pendidik tidaklah gampang, karena dalam diri anak didik harus terjadi perkembangan baik secara afektif, kognitif maupun psikomotor. Dalam setiap individu terdidik harus terdapat perubahan ke arah yang lebih baik. Jika dalam ajaran Islam anak didik harus mampu menginternalisasikan ajaran-ajaran dalam dirinya, sehingga mampu menjadi pribadi yang bertaqwa dan berakhlakul karimah yang akan bahagia baik di dunia dan di akhirat.
Sedangkan anak didik (peserta didik) adalah makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Pengertian tersebut berbeda apabila anak didik (peserta didik) sudah bukan lagi anak-anak, maka usaha untuk menumbuh kembangkannya sesuai kebutuhan peserta didik, tentu saja hal ini tidak bisa diperlakukan sebagaimana perlakuan pendidik kepada peserta didik (anak didik) yang masih anak-anak. Maka dalam hal ini dibutuhkan pendidik yang benar-benar dewasa dalam sikap maupun kemampuannya.
Dalam pandangan modern, anak didik tidak hanya dianggap sebagai obyek atau sasaran pendidikan, melainkan juga harus diperlakukan sebagai subyek pendidikan, dengan cara melibatkan mereka dalam memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian bahwa peserta didik adalah orang yang memerlukan pengetahuan, ilmu, bimbingan dan pengarahan. Islam berpandangan bahwa hakikat ilmu berasal dari Allah, sedangkan proses memperolehnya dilakukan melalui belajar kepada guru. Karena ilmu itu berasal dari Allah, maka membawa konsekuensi perlunya seorang peserta didik mendekatkan diri kepada Allah atau menghiasi diri dengan akhlak yang mulai yang disukai Allah, dan sedapat mungkin menjauhi perbuatan yang tidak disukai Allah.
Bertolak dari hal itu, sehingga muncul suatu aturan normatif tentang perlunya kesucian jiwa sebagai seorang yang menuntut ilmu, karena ia sedang mengharapkan ilmu yang merupakan anugerah Allah. Ini menunjukkan pentingnya akhlak dalam proses pendidikan, di samping pendidikan sendiri adalah upaya untuk membina manusia agar menjadi manusia yang berakhlakul karimah dan bermanfaat bagi seluruh alam.
Pada akhirnya, dengan memahami ontologi pendidikan tersebut, maka diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran para pendidik dan peserta didik untuk menjalankan peran dan fungsinya dalam keberlangsungan pendidikan di tengah-tengah peradaban manusia yang dari waktu ke waktu semakin berkembang. Tentu pendidikan tidak akan mengalami perkembangan yang berarti dan signifikan jika tidak dibarengi oleh perkembangan manusianya. Namun, tanpa manusia, maka sistem dan pola pendidikan tidak akan pernah terwujud. Oleh sebab itu, pendidikan sebagai produk dan manusia sebagai creator-nya tidak bisa, bahkan tidak akan pernah bisa dipisahkan. Ibarat dua sisi mata uang, maka jika satu sisi saja tidak ada, maka sisi yang lain pun jadi tidak berarti. Sehingga kedua unsur ini (manusia dan pendidikan) harus selaras, sejalan dan seiring dalam gerak dan laju yang harmonis, sehingga menciptakan sebuah “irama” yang indah sekaligus menginspirasi.

Konsep Epistemologi
Istilah epistemologi pertama kali dipakai oleh L.F Ferier pada abad ke-19 di Institut of Metaphisics (1854). Dalam Encyclopedia of Philosophy, epistemologi didifenisikan sebagai cabang filsafat yang bersangkutan dengan sifat dasar dari ruang lingkup pengetahuan praanggapan dan dasar-dasarnya serta realitas umum dari tuntutan pengetahuan sebenarnya. Epistemologi ini adalah nama lain dari logika materiil atau logika mayor yang membahas dari isi pikiran manusia, yakni pengetahuan (Dardini, 1986:18). Sementara itu, Brameld mendifinisikan “epistemologi memberikan kebenaran kepada murid-muridnya.
Epistemologi adalah studi tentang pengetahuan, bagaimana kita mengetahui benda-benda. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa contoh pertanyaan yang menggunakan kata “tahu” dan mengandung pengertian yang berbeda-beda, baik sumbernya maupun validitasnya.
1. Tentu saja saya tahu ia sakit, karena saya melihatnya.
2. Percayalah, saya tahu apa yang saya bicarakan.
3. Kami tahu mobilnya baru, karena baru kemarin kami menaikinya.

Sumbangan Konsep Epistemologi Terhadap Bidang Ilmu Pendidikan
Epistemologi diperlukan dalam pendidikan antara lain dalam hubungannya dengan penyusunan dasar kurikulum. Pengetahuan apa yang harus diberikan pada anak didik, diajarkan di sekolah dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan dan cara menyempaikannya seperti apa? Semua itu adalah epistemologinya pendidikan. Lahirnya KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) adalah salah satu usaha baik dari pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor. Di mana pendidikan yang sebelumnya lebih mengarahkan siswa pada aspek kognitif saja.
Akan tetapi apa aplikasinya? Munculnya KBK justru membuat kebingungan tersendiri di kalangan para pengajar. Pada peserta didik sebagai subyek pendidikan, mereka menjadi “korban” dari KBK ini. Kejenuhan, kebosanan, merasa tidak ada waktu untuk bermain merupakan reson dari akibat peserta didik yang merasakan kurikulum ini. Pada kenyataannya siswa juga tidak jauh berbeda dengan penerapan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Aspek kognitif yang ditekankan. Secara konseptual, KBK memang diakui bagus. Akan tetapi dalam tataran aplikasi? Masih sangat jauh sekali.
Melihat kondisi ini, dilihat dari sudut epistemologi adalah seharusnya pengetahuan apa yang harus diberikan kepada anak didik? Hal ini tentu terkait dengan pengetahuan kita akan kebutuhan yang diperlukan anak didik. Harus mengetahui dan memahami berbagai kemampuan atau kelebihan atau kecerdasan yang dimiliki anak. tidak bisa semua siswa diberlakukan sama. Sebagai contoh perlakuan antara siswa yang memiliki kemampuan intelektualitas tinggi dengan yang standart.
Bagi mereka siswa yang memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata justru akan memilih keluar atau tidur daripada mendengarkan guru mengajar karena merasa bosan, ketika guru memberikan materi yang sebenarnya levelnya disampaikan kepada mereka yang memiliki intelektualitas rata-rata. Mereka harus difasilitasi dengan sesuatu yang lebih. Adanya kelas akselerasi yang notebenennya usaha untuk memfasilitasi anak-anak yag seperti ini teryata menuai pro kontra tersendiri pada beberapa kalangan. Adanya aspek kesenjangan sosial dan adanya pembedaan-pembedaan menyebabkan kontranya sistem ini.
Bagaimana cara memperoleh pengetahuan? Pada dunia pendidikan cara memperoleh pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan justru pada sekolah-sekolah swasta yang pada dasarnya tidak ingin tergantung pada kapitalisme semata. Mereka mendidik anak-anak dengan mengembangkanpotensi yang ada dengan harapan anak-anak bisa berkembangan secara maksimal. Cara tradisional, guru dianggap sebagai pusat segala-galanya. Guru yang paling pandai dan gudang ilmu. Siswa adalah penerima. Cara model sekarang, banyak diantaranya mengembangkan metode active learning untuk memacu kreativitas dan daya inisiatif siswa. Guru hanya sebagai fasiltator saja. Guru mengarahkan siswa. Siswa dapat memperolehnya melalui diskusi, problem based learning (PBL), pergi ke perpustakaan, belajar dengan e-learning (internet), membaca dan sebagainya. Cara-cara seperti ini akan memacu potensi siswa daripada siswa diperlakukan hanya sebagai objek yag pasif saja.
Bagaimana cara menyampaikannya?. Pertanyaan ini terkait dengan kompetensi guru serta metode atau gaya pengajaran yang mereka terapkan. Sebenarnya jaman sekarang ini model ceramah yang bersifat pasif sudahbukan jamannya lagi. Akan tetapi dibeberapa sekolah atau bahkan Pergurun Tinggi sendiri masih memberlakukan sistem pengajaran seperti ini. Salah seorang mahasiswi Unair di sebuah fakultas mengeluh karena ternyata masih ada dosennya yang mengajar dengan cara konvensional seperti ini. Cara penyampaian cukup mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar. Salah satu contoh SD Kreatif. SD ini memberikan pengajaran yang unik. Kadang guru memberikan pendidikan dengan outbound, dengan bentuk dongeng atau cerita, atau dengan memberikan pesan moral dan mengajak untuk berpikir rasional (rasional thinking).

Konsep Aksiologi
Aksiologi menurut bahasa berasal dari bahasa yunani “axios” yang berarti bermanfaat dan ‘logos’ berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Secara istilah, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Sejalan dengan itu, Sarwan menyatakan bahwa aksiologi adalah studi tentang hakikat tertinggi, realitas, dan arti dari nilai-nilai (kebaikan, keindahan, dan kebenaran). Dengan demikian aksiologi adalah studi tentang hakikat tertinggi dari nilai-nilai etika dan estetika. Dengan kata lain, apakah yang baik atau bagus itu.
Definisi lain mengatakan bahwa aksiologi adalah suatu pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan menjaganya, membinanya di dalam kepribadian peserta didik. Dengan demikian aksiologi adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai atau norma-norma terhadap sesuatu ilmu. Berbicara mengenai nilai itu sendiri dapat kia jumpai dalam kehidupan seperti kata-kata adil dan tidak adil, jujur dan curang. Hal itu semua mengandung penilaian karena manusia yang dengan perbuatannya berhasrat mencapai atau merealisasikan nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai.
Secara singkat dapat dikatakan, perkataan “nilai” kiranya mempunyai macam-macam makna seperti (1) mengandung nilai, artinya berguna; (2) merupakan nilai, artinya baik atau benar, atau indah; (3) mempunyai nilai artinya merypakan obyek keinginan, mempunyai kualitas yang dapat menyebab-kan orang mengambil sikap menyetujui, atau mempunyai sifat nilai tertentu; (4) memberi nilai artinya, menanggapi sesuatu sebagai hal yang diinginkan atau sebagai hal yang menggambarkan nilai tertentu. Nilai ini terkait juga dengan etika dan nilai estetika. Nilai etika adalah teori perbuatan manusia yang ditimbang menurut baik atau buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Sedangkan nilai estika adalah telaah filsafat tentang keindahan serta keindahan, dan tanggapan manusia terhadapnya. Di dalam etika, nilai kebaikan dari tingkah laku manusia menjadi sentral persoalan karena menyangkut tanggung jawab, baik tanggung jawab pada diri sendiri, masyarakat, alam maupun terhadap Tuhan.

Sumbangan Konsep Ontologi Terhadap Bidang Ilmu Pendidikan
Nilai dan implikasi aksiologi di dalam pendidikan ialah pendidikan menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut di dalam kehidupan manusia dan membinanya di dalam kepribadian anak. Karena untuk mengatakan sesuatu bernilai baik itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi menilai secara mendalam dalam arti untuk membina kepribadian ideal. Berikut ini beberapa contoh yang dapat kita pergunakan untuk menilai seseorang itu baik, yaitu :
1. Baik, Bu. Saya akan selalu baik dan taat kepada Ibu!
2. Nak, bukanlah ini bacaan yang baik untuk mu?
3. Baiklah, Pak. Aku akan mengamalkan ilmuku.

MODUL ACT POLITEKNIK PELAYARAN FORMAT MS. WORD (BAB VI DAN BAB VII)

ACT
ADVANCE CHEMICAL TANKER

BAB VI
PRECAUTION TO PREVENT POLLUTION OF THE ENVIRONMENT

6.1 Procedurs of The Atmosphere and the Environmment
POLLUTION BY NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES
The parts numbered in the 140s give effect in New Zealand law to Annex II of MARPOL, which is concerned with regulations for the control of pollution by noxious liquid substances in bulk Along with Annex I (concerned with oil), Annex II is a mandatory annex - meaning that a state must give effect to both annexes in order to become a party to the convention.
Annex II was extensively revised in the early 2000s and the new regulations came into force internationally on 1 January 2007. The new regulations had the following innovations (reflected in marine protection rules that came into force in August 2008):
The marine protection rules give effect to Annex II discharge standards outside the 12 mile limit. They also set, for both inside and outside the coastal marine area, ship design, construction and equipment requirements (and their certification), as well as requirements for record keeping of cargo operations and emergency plans for responding to spills. The scope and application of the individual parts of the 140 series are summarised below.

Part 140 Discharge of Noxious Liquid Substances Carried in Bulk
Part 140 sets out the permitted operational discharges into the sea of cargo residues from noxious liquid substances carried by ships in bulk as cargo. The rules set limits on total quantity and concentration of discharges, and specify minimum water depths and distance from land. More stringent discharge conditions apply to those substances that are categorised as most harmful to the marine environment.
There are three categories of noxious liquid substance: X, Y, and Z, in decreasing order of harmfulness. Hazards assessed in the categorisation of substances include bioaccumulation, toxicity, and interference with other uses of the sea. The substances covered are wide ranging, and include chemicals such as motor fuel anti-knocking compounds, and organic matter such as fish and vegetable oils.
The operational discharge requirements set out in Part 140 apply to New Zealand ships and warships and other ships of the New Zealand Defence Force operating outside New Zealand’s coastal marine area. They also cover discharges from these ships within the internationally recognised 'special area' below latitude 60°S, where discharges are prohibited.
Part 140 defines all categorised noxious liquid substances by reference to the list of substances set out in chapters 17 and 18 of the IMO's International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk, (which may be amended from time to time). The part also contains requirements for the carriage of uncategorised noxious liquid substances from New Zealand. All noxious liquid substances are defined as harmful substances for the purposes of section 226 of the MTA - the section of the Act that permits discharge of such substances only in accordance with the marine protection rules.


BAB VII
MONITOR AND CONTROL COMPLIANCE
WITH LEGISLATIVE REQUIREMENT

7.1 Relevant Provisions of The International Convention For The Prevention of Pollution From Ship (MARPOL) and Others Relevant IMO Instrument, Industry Guidelines and Port Regulation as Commonly Applied
For safe handling of cargoes, and should be available on board for reference regardless of the age of the ships. The relevant Code or Codes applying to a particular ship must be carried on board.
The IMO Codes are intended to procedure a uniform set of regulation,allowing a ship to be issued with a Certificate of Fitness indicating compliance with relevant Code. The certificate is accepted by nations to which the ship may trade as assurance of the ship’s constructional safety, in similar way to the international acceptance of safety equipment, Safety Equipmen, Safety Construction, Load Line and other certificates, the Codes require periodic re-inspection of the ship during its lifetime to maintain validity.
The implementation of these international regulations is through the approval by national administrations of a Procedures and Arrangements (P&A) Manual, individually developed for each ship

Main requirements of MARPOL Annex II
MARPOL Annex II categories substances posing a threat of harm to the marine environment, with chemicals posing the greatest threat having the most severe controls placed upon their shipment and severe limitation on their discharge into the sea. A pricipal way of meeting to the need to limit discharges to the sea is to reduce the residue that remains within a tank after arrangements specially designed to ensure that tank designated for thr carriage of controlled substances can be emptied so well that the quantity of cargo remaining afterwards is less than the minimum quantity specified in MARPOL. For each tank an initial assessment of the residue quantity has to be made, called a stripping test. The result of this test are recorde, and are used as the basis for procedures described. Only when residue is shown to be less than the quantity prescribed by MARPOL Annex II may the tank be approved for the carriage of a controlled substance.

Increased awareness
ft is now recognised that almost any discharge from a ship into the surrounding environment needs to be carefully considered in advance. Not only are chemical cargo residues, oily water from machinery room bilges and overboard disposal of garbage strictly regulated, but funnel exhausts and ballast water have now been identified as requiring control.

Air pollution
Control of Ozone Depleting Substances (ODS), such as halogenated hydrocarbon gases, was established .internationally in the early 1990s. In 1997, IMO adopted Annex VI to MARPOL. addressing ships' emissions that are considered to be harmful to the atmosphere, or which can settle on land or into the sea.

Ballast water management
The intent of ballast water management is to minimise the transfer of marine organisms from one geographical region to another. The discharge of ballast water is now known to be responsible for the introduction of alien species into sensitive coastal waters, and the demand for ballast water management is an aspect of quarantine procedures rather than traditional pollution controls. IMO is seeking to encourage establishment of a single regime worldwide, in the manner of other Conventions, so that the present various requirements become standardized.

a. Construction identidiable with the ship begins; and
1) Assembly has commenced comprissing at least 50 tonnes or 1% of the estimated mass of all structural material, whichever is lesson or after 1 July 1986.
2) A ship, irrespective of the dateof construction, which is converted to a chemical tanker on or after 1 July 1986 shall be treated as a chemical tanker constructed on the date on which such conversion commences. This conversion provision does not apply to the modification of a ship reffered to in regulation 1.14 Annex II of MARPOL 73/78k.
Where reference is made in the Code to a paragraph, all the provisions of the subparagraph of that designation shall apply

b. Equivalents
Where the Code requires that a particulai tilting, material, appliance, apparatus, item of equipment or type there of shall be fitted or carried in a ship, or that any particular provision shall be made, or any procedure or arrangement shall be compiled with, the Administration may allow any other fitting, material, appliance, apparatus, item of equipment or type there of to be fitted or carried, or any other provision, procedure or arrangement to be made in that ship, if it is satisfied by trial thereof or otherwise that such fitting, material, appliance, apparatus, item of equipment or type there of or that any particular provision, procedure or anangement is at least as effective as that required by the Code. Lowever. the Administration may not allow operational methods or procedures to be made an alternative to a particular fitting, material, appliance, apparatus, Item of equipment, or type there of, which are prescribed by the Code, unless such substitution is specifically allowed by the Code.
With in the Administration allows any fitting, material, appliance, apparatus, item of equipment, or type thereof, or provision, procedure, or arrangement, or novel design or application to be substituted, it shall communicate to the Organization the particulars thereof, together with a report on the evidence submitted, so that the Organization may circulate the same to other Contracting Governments to SOLAS and Parties to MARPOL for the Information of their officers.

c. Surveys and Certification
Survey Procedure
The survey of ships, so far as regards the enforcement of the provisions of the regulations and granting of exemptions therefrom, shall be carried out by officers of the Administration. The Ad ministration may, however, entrust the surveys either to surveyors nominated for the purpose or to organizations recognized by it.
The recognized organization, referred to in regulation 8.2.1 of MARPOL Annex II, shall comply with the guidelines adopted by the Organization by resolution A.739(18), as may be amended by the Organization, and the specification adopted by the Organization by resolution A.789 (19), as may be amended by the Organization, provided that such amendments are adopted, brought into force and take effect in accordance with the provisions of article 16 of MARPOL and article VIII of SOLAS concerning the amendment procedures applicable to this Code.
The Administration nominating surveyors di recognizing organizations to conduct surveys shall, as a minimum, empower any nominated surveyor or recognized organization to:

Survey Requirements
Equipment, fittings, arrangements and material (other than items in respect of which a istruction Certificate, Cargo Ship Safety Equipment Certificate and Cargo Ship safety radio certificate or Cargo Ship Safety Certificate are issued) of a chemical tanker shall be subjected to me following surveys:

Maintenance of conditions after survey
The conditions of the ship and its equipment shall be maintained to conform with the provisions of the Code to ensure that the ship will remain fit to proceed to sea without danger to the ship or persons on board or without presenting an unreasonable threat of harm to the marine environment.
After any survey of the ship under 1.5.2 has been completed, no change shall be made in the structure, equipment, fittings, arrangements and material covered by the survey, without the sanction of the Administration, except by direct replacement.

Duration and validity of International Certificate of Fitness
An International Certificate of Fitness tor the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk shall be issued for a period specified by the Administration which shall not exceed 5 years.
Not with standing the provisions of 1.5, 6.1, when the renewal survey is completed within 3 months before the expiry date of the existing Certificate, the new Certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding 5 years from the date of expiry of the existing Certificate.
When the renewal survey is completed after the expiry date of the existing Certificate the new Certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceedinar years from the date of expiry of the existing Certificate.


Data diatas merupakan sebagian ketikan ulang format MS. Word dari Modul ACT Politeknik Pelayaran Format MS. Word (BAB VI dan BAB VII). Untuk lengkapnya dapat di download pada link dibawah ini:

Thursday, February 16, 2023

FILSAFAT ILMU

Pengertian Filsafat
Pengertian Filsafat menurut Soetrionon dan Rita Hanafie (2007) bahwa secara umum filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Ilmu pengetahuan tentang hakikat yang menanyakan apa hakikat atau sari atau inti atau esensi segala sesuatu. Menurut Poedjawijatna, filsafat adalah ilmu yang mencari sebab yang sedalam dalamnya bagi segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, hal ini dilanjukan oleh Jujun Suriasuamantri, bahwa pengertian filsafat dapat juga berupa sebaagai suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam dalamnya. Hal ini sesuai dengan kata Socrates bahwa tugas filsafat yang utama adalah mempersoalkan jawaban, bukan menjawab pertanyaan kita.
Martini Djamaris, berpendapat bahwa filsafat adalah suatu proses yang mempertanyakan tentang arche (dasar) atau asal mula atau asal usul dan berusaha menjawabnya dengan menggunakan logos (rasio). Dengan demikian, filsafat adalah penyelidikan yang dilakukan dalam rangka memahami hakikat alam dan realitasnya dengan mengandalkan akal budi, jelas Socrates. Beda dengan pendahulunya ini Plato mendefinisikan filsafat sebagai pendidikan tentang sebab sebab dan asas asas yang paling akhir dari segala sesuatu yang ada.
Filsafat sendiri terbagi atas 4 cabang utama yang membuatnya lebih spesifik yaitu filsafat ilmu pengetahuan (epistemologi, filsafat moral (etika), filsafat seni (estetika), metafisika, filsafat pemerintahan (politik), filsafat agama, filsafat ilmu, filsafat pendidikan, filsafat matematika, filsafat sejarah, filsafat hukum (Jujun S. Suriasumantri, 2000).

Pengertian Ilmu
Science berasal dari kata Scrie yang adalah bahasa latin scio. Maknanya adalah “untuk mengetahui”. Scrie dianggap memiliki sinonim terdekat yang dalam bahasa Yunani disebut dengan epitisteme. Melalui penjelasan tadi maka dapat disimpulkan bahwa pengertian tentang ilmu sendiri adalah sebuah pengetahuan yang unik, dibarengi dengan munculnya beberapa syarat atau pertanda tertentu.
The Liang Gie mengatakan, Pengertian ilmu yaitu sebagai sekelompok pengetahuan teratur yang membabas sesuatu sasaran tertentu dengan pemusatan perhatian kepada satu atau segolongan masalah yang terdapat pada sasaran itu untuk memperoleh keterangan-keterangan yang mengandung kebenaran. Menurut Abu Bakar adalah suatu pendapat atau buah pikiran, yang memenuhi persyaratan dalam ilmu pengetahuan terhadap suatu bidang masalah tertentu.

Pengertian Filsafat Ilmu
Pengertian Filsafat Ilmu adalah suatu telaah kritis terhadap metode yag digunakan oleh ilmu tertentu, terhadap lambang-lambang yang dipakai dan terhadap struktur penalaran tentang sistem lambang yang digunakan. Telaah kritis ini kemudian dapat diarahkan untuk mengkaji ilmu empiris dan ilmu rasional, juga antropologi, geologi dan sebagainya. Dalam hubungan ini yang terutama sekali ditelaah yaitu ihwal penalaran dan teorinya.
Pengertian Filsafat Ilmu adalah upaya untuk mencari kejelasan mengenai dasar-dasar konsep, sangka wacana dan postulat tentang ilmu serta upaya untuk membuka tabir dasar-dasar keempirisan, kepragmatisan dan kerasionalan. Aspek filsafat ini erat hubungannya dengan hal ihwal yang logis dan epistemologis. Jadi, peran filsafat ilmu disini berganda. Pada sisi pertama, filsafat ilmu mencakup analisis kritis terhadap anggapan dasar, seperti kualitas, kuantitas, ruang, waktu dan hukum. Pada sisi yang lain filsafat ilmu mencakup studi mengenai keyakinan tertentu, seperti keyakinan mengenai dunia ‘sana’, keyakinan mengenai keserupaan di dalam alam semesta dan keyakinan mengenai kenalaran proses alami.

Untuk memahami arti dan makna filsafat ilmu, berikut pengertian filsafat ilmu dari beberapa ahli yang terangkum dalam sejumlah literatur kajian Filsafat Ilmu.
Robert Ackerman “philosophy of science in one aspect as a critique of current scientific opinions by comparison to proven past views, but such aphilosophy of science is clearly not a discipline autonomous of actual scientific paractice”. (Filsafat ilmu dalam suatu segi adalah suatu tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini dengan perbandingan terhadap kriteria-kriteria yang dikembangkan dari pendapat-pendapat demikian itu, tetapi filsafat ilmu jelas bukan suatu kemandirian cabang ilmu dari praktek ilmiah secara aktual.
Lewis White Beck “Philosophy of science questions and evaluates the methods of scientific thinking and tries to determine the value and significance of scientific enterprise as a whole. (Filsafat ilmu membahas dan mengevaluasi metode-metode pemikiran ilmiah serta mencoba menemukan dan pentingnya upaya ilmiah sebagai suatu keseluruhan).
Cornelius Benjamin “That philosopic disipline which is the systematic study of the nature of science, especially of its methods, its concepts and presuppositions, and its place in the general scheme of intellectual discipines. (Cabang pengetahuan filsafati yang merupakan telaah sistematis mengenai ilmu, khususnya metode-metodenya, konsep-konsepnya dan praanggapan-praanggapan, serta letaknya dalam kerangka umum cabang-cabang pengetahuan intelektual).
Peter Caws “Philosophy of science is a part of philosophy, which attempts to do for science what philosophy in general does for the whole of human experience. Philosophy does two sorts of thing: on the other hand, it constructs theories about man and the universe, and offers them as grounds for belief and action; on the other, it examines critically everything that may be offered as a ground for belief or action, including its own theories, with a view to the elimination of inconsistency and error. (Filsafat ilmu merupakan suatu bagian filsafat, yang mencoba berbuat bagi ilmu apa yang filsafat seumumnya melakukan pada seluruh pengalaman manusia. Filsafat melakukan dua macam hal : di satu pihak, ini membangun teori-teori tentang manusia dan alam semesta, dan menyajikannya sebagai landasan-landasan bagi keyakinan dan tindakan; di lain pihak, filsafat memeriksa secara kritis segala hal yang dapat disajikan sebagai suatu landasan bagi keyakinan atau tindakan, termasuk teori-teorinya sendiri, dengan harapan pada penghapusan ketakajegan dan kesalahan.

Mengapa Perlu Mempelajari Filsafat Ilmu
Pada dasarnya pengenalan terhadap Filsafat Ilmu bagi mahasiswa pascasarjana untuk mengetahui teori pengetahuan secara umum dan pemahaman mengenai hubungan teori dengan metodelogi yang membentuk ilmu pengetahuan.Belajar filsafat berarti belajar untuk memahami segala sesuatu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang diermasalahkan. Pertanyaan-pertanyaan itu akan membuat kita mencoba menjawab. Jawaban-jawaban tersebut harus melalui cara-cara yang benar. Nah cara menjawab inilah yang harus dilandasi dengan olah pikir. Olah pikir dalam memperoleh pengetahuan yang benar harus dilandasi oleh nalar. Berpikir secara nalar merupakan proses berpikir secara logis dan analitis yang disebut berpikir secara ilmiah.
Dengan demikian berpikir secara ilmiah berawal dari rasa ingin tahu untuk mencari kebenaran. Ini merupakan landasan bagi pondasi keilmuan dalam mencari kebenaran objek dari suatu disiplin ilmu atau bagaimana cara memperoleh ilmu. Berdasarkan penjelasan diatas makan para mahasiswa tahun pertama pascasarjana unpad perlu untuk mengetahui proses terbentuknya bidang keilmuan yang digelutinya. Dengan mengetahui filsafat ilmu diharapkan para mahasiswa dapat mengetahui lebih jauh tentang ilmu itu sendiri dan mengembangkan bidang keilmuannya berdasarkan apa yang dipelajarinya bagi perkembangan dirinya maupun lingkungan sekitarnya.

Ciri-Ciri Orang Yang Berpikir Filsafat Ilmu
Manusia memiliki pola berpikir yang lebih kritis dibandingkan dengan mahluk lainnya, sehingga manusia dikatakan sebagai mahluk yang sempurna. Lalu bagaimanakah cara membedakan orang yang berbikir biasa dengan orang yang berpikir filosofi?. Berikut ini beberapa ciri-ciri manusia yang berpikir filosofi:
Berpikir secara menyeluruh. Artinya, Pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan bukan hanya ditinjau dari satu sudut pandang tertentu. Pemikiran kefilsafatan ingin mengetahui hubungan antara ilmu yang satu dengan ilmu - ilmu yang lain, hubungan ilmu dan moral, seni dan tujuan hidup.
Berpikir secara mendasar. Seorang filosof tidak percaya begitu saja kebenaran ilmu yang diperolehnya. Ia selalu ragu dan mempertanyakannya; Mengapa ilmu dapat disebut benar?, Bagaimana proses penilaian berdasarkan kriteria tersebut dilakukan?, Apakah kriteria itu sendiri benar? Lalu benar itu sendiri apa? Seperti sebuah lingkaran dan pertanyaan-pertanyaan pun selalu muncul secara bergantian. Artinya, pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental atau esensial obyek yang dipelajarinya sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Jadi, tidak hanya berhenti pada periferis (kulitnya) saja, tetapi sampai tembus ke kedalamannya.
Berpikir secara spekulatif. Seorang filosof melakukan spekulasi terhadap kebenaran. Sifat spekulatif itu pula seorang filosof terus melakukan uji coba lalu melahirkan sebuah pengetahuan dan dapat menjawab pertanyaan terhadap kebenaran yang dipercayainya.

Ruang Lingkup Filsafat Ilmu
Ruang lingkup filsafat ilmu meliputi beberapa bidang, antara lain seperti yang dikemukakan para ahli di bawah ini:
Peter Angeles, yang merumuskan filsafat ilmu terbagi ke dalam empat bidang kajian, yaitu: (1) telaah mengenai berbagai konsep, pra anggapan dan metode ilmu, berikut analisis, perluasan, dan penyusunannya untuk memperoleh pengetahuan yang lebih ajeg dan cermat; (2) telaah dan pembenaran mengenai proses penalaran dalam ilmu, berikut struktur perlambangannya; (3) telaah mengenai saling kaitan diantara berbagai ilmu; (4) telaah mengenai akibat-akibat pengetahuan ilmiah bagi hal-hal yang berkaitan dengan penerapan dan pemahaman manusia terhadap realitas, hubungan logika dan matematika dengan realitas, entitas teoretis, sumber dan keabsahan pengetahuan, serta sifat dasar kemanusiaan.

Dengan memerhatikan beberapa pendapat ahli, seperti yang dikemukakan di atas, maka ruang lingkup filsafat ilmu pada dasarnya mencakup dua pokok bahasan utama, yaitu membahas sifat-sifat pengetahuan ilmiah (epistimologi), dan menelaah cara-cara mengusahakan pengetahuan ilmiah (metodologi). Sehingga filsafat ilmu ini pada akhirnya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu sebagai berikut: (1) filsafat ilmu umum, yang mencakup kajian tentang persoalan kesatuan, keseragaman, serta hubungan diantara segenap ilmu. Kajian ini terkait dengan masalah hubungan antara ilmu dengan kenyataan, kesatuan, perjenjangan, susunan kenyataan, dan sebagainya; (2) filsafat ilmu khusus, yaitu kajian filsafat ilmu yang membicarakan kategori-kategori serta metode-metode yang digunakan dalam ilmu-ilmu tertentu atau dalam kelompok-kelompok ilmu tertentu, seperti dalam kelompok ilmu alam, kelompok ilmu kemasyarakatan, kelompok ilmu tehnik dan sebagainya.

Untuk dapat melihat file secara lengkap silahkan donwload file Filsafat Ilmu dalam format Ms.Word pada link dibawah ini:

Wednesday, February 15, 2023

MODUL ACT POLITEKNIK PELAYARAN FORMAT MS. WORD (BAB V)

ACT
ADVANCE CHEMICAL TANKER

BAB V
RESPOND TO EMERGENCIES

5.1 Chemical Tanker Emergency Procedures
EMERGENCY PROCEDURES
This chapter deals with the preparation of plans to meet any emergencies affecting chemical cargoes or cargo handling, as well as the immediate action to be taken in such an emergency. Particular attention is paid to the procedures needed in the event of a fire or an uncontrolled toxic liquid release, because these are potentially the most extreme types of emergency likely to be encountered. However, much of the guidance is applicable in other circumstances, including the control of pollution, and the chapter should be read with this in mind. Rescue from enclosed spaces is covered in Chapter 3, while additional information on fire fighting will be found in Appendix H.
Drills and exercises should vary, so that the crew members become familiar with equipment throughout the ship, and the master and other of fleers can consider what they would do in the event of various types of emergency. In each emergency, the first stages of the contingency plan should be:
• Raising the alarm.
• Organizing man power and equipment.
• Arranging contingency evacuation for non-essential personnel.
• Notifying proper authorities.
• Notifying the ship operator’s office in accordance with the company’s contingency plan.

EMERGENCIES
Chemical fires
Fire fighting cannot be successful unless all equipment is operational, and all personnel are trained in its use. Fires involving chemicals pose specific hazards which are addressed in Appendix H. There is no such thing as a minor fire involving chemical cargoes.
The ship’s general alarm should be raised and, if along side, the terminal must be notified with regards to the chemicals involved. The terminal control room should be requested to summon any outside assistance such as the civil fire brigade, rescue launches, medical aid and ambulances, police, harbour authority and pilots.
It is anticipated that each ship or company will have its own fire emergency plan. The following list of points should be considered for inclusion:
• Activate the alarm.
• Stop cargo operations - close valves and hatches.
• Organise fire fighting teams.
• If alongside a berth, alert terminal staff and request them to alert port authorities.
• If at anchor in port, alert the port a uthorities.
• If other ships or craft are alongside, alert them and instruct them to depart immediately.
• Identify the chemical or chemicals involved, and any chemicals that maybe at risk if the fire spreads.
• Select tiie fire fighting equipment and fire extinguishing agent to be used.

Chemical cargo spills
The biggest risk of a cargo spill is during cargo handling operations, either because of equipment failure or improper handling procedures. Cargo spills are therefore most likely to happen in port. In the event of a spill, the following actions should be taken immediately:
• Activate the alarm.
• Stop all cargo operations and close valves and hatches.
• Notify local port authorities, usually through the terminal staff.
• Prohibit smoking and use of naked lights throughout the ship.
• Clear all non-essential personnel from the area.
• Close all accommodation access doors, and stop all non-closed circuit ventilation.
• Arrange for main engines and steering gear to be brought to stand-by.
The primary factor affecting response will of course be the chemical or chemicals involved, but the action to be taken depends on the circumstances of the spillage, as well as its size and location. If there is a possibility of cargo or cargo vapour entering any accommodation or engine room air intake, appropriate preventive steps must be taken quickly. As a general rule, there should be a full initial response to any spill, the emergency party wearing the appropriate protective clothing and breathing apparatus.

Deck valve and deck pipeline leakage
If leakage develops from a deck pipeline, deck valve, cargo hose or metal arm, operations through that connection should be stopped and the situation treated as an emergency until the cause has been identified and the defect remedied. Permanent means for the retention of any slight leakage at ship and shore connections should have been provided. Operations should not be restarted until the fault has been rectified and all hazards from the released cargo eliminated.
If a pipeline, hose or arm bursts, or if there is an overflow, all cargo and bunker operations should be stopped immediately and the situation treated as a cargo spill.

Tank leakage within the ship
Leakage from a cargo tank into void or ballast spaces may cause damage to materials or equipment, and may create an explosive atmosphere and a potential personnel risk. The actions to be taken may differ depending on the product involved and other circumstances such as the weather, but should as a minimum include the following:
• Identify the products involved and the risks associated with them.
• Clear the area of all non-essential personnel.
• Identify the location of the leak.
• Transfer the product in the leaking tank to an empty tank, if at all possible.
• Consider notifying port and local authorities, and ship's operators.
• Commence remedial measures.
Spills in confined spaces such as pumprooms should, where practicable, be first contained and then treated and collected for safe disposal. Spills may be contained with dry sand, earth or proprietary chemicals. Acid residues can be neutralised with sodium carbonate (soda ash) or special chemicals. Untreated acid spillage must be prevented from entering mild steel areas of the ship as rapid corrosion can follow: in extreme cases the consequent hull corrosion has caused the ship to sink.

EMERGENCY DISCHARGE OR JETTISON OF CARGO
The jettison of cargo is an extreme measure, justified only in emergency as a means o f saving life at sea or where the integrity of the ship is at risk. A decision to jettison cargo should not be taken until every alternative option has been considered in the light of available information on stability and reserve buoyancy.
If it is necessary to jettison cargo there will be a possibility of releasing large amounts of flammable or toxic vapours. The following precautions are recommended:
• AH non-essential inlets should be closed.
• A radio warning should be broadcast for the information of ships nearby.

NOTIFICATION OF SPILLAGE IN TO THE SEA
Any incident, accidental or deliberate and whether at sea or in port, that causes or will probably cause a release of oil into the sea should be reported to the proper authorities. Each ship will have its own Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP), which will give advice.
From 2003, the same reporting requirements will apply to actual or probable releases of noxious liquid substances, and in the case of ships certified to carry such cargoes the SOPEP will become a Shipboard Marine Pollution Emergency Plan (SMPEP), covering spillage of noxious liquids.

PERSONNEL EXPOSURE
Unplanned exposure of personnel to toxic or corrosive fumes or liquid should always be treated as an emergency. Section A.3 and B.3 give an outline indication of appropriate care. In more serious cases, the rescue team should be mobilised and the rescue plan implemented. First aid should be administered as indicated in the product material data sheet. General advice is given in the Emergency Schedules (EmS) and the Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG).
The master must evaluate the seriousness of the exposure and, if in doubt, seek medical attention and advice.

ACTION BY SHIPS WHEN AN EMERGENCY OCCURS AT OTHER BERTHS NEARBY
On hearing the terminal alarm being sounded, or on being otherwise advised of an emergency at the terminal, a ship which is not involved in the emergency should be prepared for the situation to worsen. It may become necessary to shut down all cargo, bunkering and ballasting operations, withdraw personnel from the open deck, bring fire fighting capability to a state of readiness, and make engines, steering gear and unmooring equipment ready for immediate use. Contingency evacuation should be considered.

EMERGENCY REMOVAL OF A TANKER A BERTH
If an emergency that cannot be controlled occurs on a chemical tanker at a terminal, it may be necessary to consider removal from the berth. Planning for such an eventuality will require consultation between a representative of the port authority or harbourmaster, the responsible terminal official, the master of the tanker and the senior local authority fire officer. The plan should avoid hasty action which might increase rather than reduce the danger to personnel, the tanker, the terminal, other ships berthed nearby and adjacent installations. By the time it is necessary to remove a tanker which is on fire, the circumstances m ay be such that tire ship's crew is unable to assist.
Action in case of grounding
1. On hearing the emergency alarm, I will go to the emergency station in proper rig
2. Head count and report to master
3. Inform master about any missing person/casualty
4. Follow ship’s emergency procedure manual for grounding.
5. Command team : Master.
6. Emergency team : C/O.
7. Back-up team: 2/0
8. Roving team: C/E
9. E/R team / 2 E

5.2. Action to be Taken Following Collision, Grounding or Spillage
PROCEDURE
Management
• Purpose Definitions
• Rotes and Responsibilities
• Procedure and guidelines
• Debriefing
• Training and awareness
• Documents/Forms Legislation References

Purpose
This procedure outlines the requirements for the management of chemical spills in the workplace to minimise effects to health and safety from exposure to chemical spills and reduce the mpact on the environment. The procedure applies to all University staff students and contractors in all areas of all University where chemical substances are transported, purchased, stored handled, or used, including vehicles of visitors or suppliers who bring substances into the University that are potentially hazardous.
The procedure provides general guidance and therefore each laboratory or other work area that use chemical substances should have specific procedures for the particular types of substances .used within the workplace or brought onto the premises.

Definitions
Personal Protective Equipment (PPE) - equipment to protect a person working in a hazardous environment.
Bund - is an embankment or wall of brick, stone, concrete, or other impervious material, which may form part of or the entireperimeter of a compound and provides a barrier to retain liquid.
The bund is designed to contain spillages and leaks from liquids used, stored processed above ground and to facilitatecleanup operations.
Chemical Spill Guides - Glides to assist in the emergency management of particular classes of spill ranging from acids to biological spill management. These guides outline the steps to take and the PPE to wearto protect both the clean up team/person and the environment.

Spill Kits
• A similar amount of Sodium Hydrogen Carbonate is to be available for spills of corrosive liquids.
• A couple of bags of kitty litter, saw dust or sand to absorb spilt liquids.
• Brooms, dustpans and a square mouth shovel to sweep up the absorbent material
• Absorbent pillows or booms to contain larger liquid spills and prevent spills entering drains
• Heavy duty plastic bags or plastic drums (with a lid) to contain hazardous material prior to disposal.
• Appropriate personal protective clothing (such as chemical resistant gloves, safety glasses)
• A wheelie bin to contain all the above equipment and store hazardous material prior to disposal
Ensure that the spill kit is clearly labelled and located in an easily accessible position for all staff. Ensure that all staff are aware of and can access the Chemical spill management and chemical spill guidelines, and know how to use the spill kit in case of an emergency.
Spill kits should be restocked following use and the contents should be checked on a monthly basis.

5. Spill Management Requirement
The following are the minimum mandatory chemical spill facility requirements
Loading Araes Bays
• Permanently Installed Secure Roll Over Bunds
• Adequate supply ofemergency drain cavus
• 240 Litre Chemical spill Station (wheelie bin variety)
• Chemical Storage Areas
• Chemical Storage Cabinets
• Chemical Waste Storage Areas
• Adequate supply of em agency drain covers
• 240 Litre Chemical Spill Station (wheelie bin variety)
• Adequate ventilation

Data diatas merupakan sebagian ketikan ulang format MS. Word dari Modul ACT Politeknik Pelayaran Format MS. Word (BAB V). Untuk lengkapnya dapat di download pada link dibawah ini:

BIOGRAFI RINGKAS PAHLAWAN NASIONAL (FORMAT MS. WORD)

BIOGRAFI RINGKAS PAHLAWAN PATTIMURA, TUANKU IMAM BONJOL, RA. KARTINI, CUT NYAK DHIEN, PANGERAN DIPONEGORO, PANGERAN ANTASARI 

BIOGRAFI PATTIMURA
“SANG PAHLAWAN DARI SERAM SELATAN”
PROFIL PATTIMURA
Nama : Kapitan Pattimura
Lahir : Minggu 8 Juni 1783, Haria, pulau Saparua, Maluku
Meninggal : 16 Desember 1817, Ambon, Maluku
Ayah : Frans Matulesi
Ibu : Fransina Silahoi.
Zodiac : Gemini
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
BIOGRAFI PATTIMURA
Pahlawan yang gambarnya pernah terpajang di uang kertas seribu rupiah tersebut memiliki nama lengkap Thomas Matulessy. Ia lahir di Maluku, tepatnya di daerah Hualoy, Seram Selatan pada tanggal 8 Juni 1783. Konon katanya, dalam buku biografi pattimura yang ditulis oleh M. Sapija dituliskan bahwa pahlawan dari Maluku ini merupakan keturunan dari bangsawan. Gelar bangsawan tersebut didapatkannya dari ayah Pattimura yang bernama Antoni Mattulessi. Sedangkan ayahnya mendapatkan gelar dari kakeknya yang bernama Raja Sahulau. Putra dari pasangan Frans Matulesi dan Fransina Silahoi ini meninggal dunia pada usia yang terbilang masih muda, 34 tahun, tepatnya pada tanggal 16 Desember 1817.

BIOGRAFI TUANKU IMAM BONJOL
“SEORANG GURU AGAMA DARI TANAH BONJOL”
PROFIL TUANKU IMAM BONJOL
Nama : Tuanku Imam Bonjol
Lahir : 1772, Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia
Meninggal : 6 November 1864, Kota Manado, Indonesia
Makam : Desa Lotta Kec. Pineleng, Minahasa, Sulawesi Utara
Warga Negara : Indonesia
Ayah / Ibu : Bayanuddin / Hamatun
Agama : Islam
BIOGRAFI TUANKU IMAM BONJOL
Pada tahun 1821 terjadi perang padrie yang di pimpin oleh tuanku imam bonjol. Perang ini merupakan perang antara kaum padre yang ingin belajar agama dengan baik dan benar melawan kaum adat yang dimotori oleh pemerintahan Belanda. Dengan perlawanan yang keras dari kaum padre membuat seluruh pasukan Belanda menjadi menyerah. Pada tahun 1824 pemerintahan Belanda mengadakan perjanjian damai yang lebih dikenal dengan perjanjian masang. Tetapi tidak membutuhkan waktu yang lama, perjanjian damai tersebut juga dilanggar sendiri oleh pemerintahan Belanda. Cerita tentang pernah padrie dan perjanjian masang banyak diceritakan di berbagai buku biografi Tuanku imam bonjol.

BIOGRAFI RA. KARTINI
PROFIL RA. KARTINI
Nama Lengkap : Raden Ajeng Kartini
Nama Lain : Raden Ayu Kartini, RA Kartini
Tanggal Lahir : 21 April 1879
Zodiac : Taurus
Tempat Lahir : Bendera Belanda Jepara, Jawa Tengah, Hindia Belanda
Tanggal Meninggal : 17 September 1904
Tempat Meninggal : Rembang, Jawa Tengah, Hindia Belanda
Dikenal karena : Emansipasi wanita
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Pasangan : K.R.M. Adipati Ario Singgih, Djojo Adhiningrat
Anak : R.M Soesalit
BIOGRAFI RA. KARTINI
Pada tahun 1903 Kartini menikah dengan Bupati Rembang. Akan tetapi dalam profil dan biografi RA Kartini menyebutkan, pernikahan tersebut adalah desakan dari orang tua. Banyak orang yang memperkirakan pada saat menikah Kartini masih ingin hidup dengan bebas. Untuk membuat orang tua menjadi bangga, wanita ini lebih baik mengikuti keinginan orang tua. Tapi memang takdir berkehendak lain dimana setahun setelah menikah Kartini harus di panggil oleh Yang Maha Kuasa.

BIOGRAFI CUT NYAK DHIEN
“RATU PERANG DARI ACEH”
PROFIL CUT NYAK DHIEN
Nama : Cut Nyak Dhien
Lahir : 1848, Lampadang, Kesultanan Aceh
Meninggal : 6 November 1908, Sumedang, Hindia Belanda
Dikenal karena : Pahlawan Nasional Indonesia
Agama : Islam
Pasangan : Ibrahim Lamnga, Teuku Umar
Anak : Cut Gambang
SK Presiden : Keppres No.106 Tahun 1964, Tgl. 2 Mei 1964
BIOGRAFI CUT NYAK DHIEN
Cut Nyak Dhien alah salah satu pahlawan nasional pra kemerdekaan yang paling dikenal oleh masyarakat indonesia, Cut Nyak Dhien dilahirkan di Aceh Besar di wilayah VI Mukimm, terlahir dari keluarga bangsawan Cut Nyak Dhien sebenarnya merupakan keturunan minangkabau, leluhurnya adalah pejabat kerajaan yang dikirim ke Aceh saat kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Jamalul Badrul Munir. Aceh saat itu merupakan wilayah terpenting di bumi bagian selatan, sebagai penghasil rempah-rempah paling utama di dunia, perairan wilayah nusantara sangat padat saat itu, mempelajari biografi Cut Nyak Dhien akan membawa kita kepada kejayaan nusantara masa lampau.

BIOGRAFI PANGERAN DIPONEGORO
Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta, 11 November 1785 dan wafat di Makassar Sulawesi Selatan, 8 Januari 1855 pada umur 69 tahun. Diponegoro adalah seorang pahlawan Nasional Indonesia dan seorang putra sulung Hamengkubuwana III, seorang raja Mataram di Yogyakarta. Lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dari seorang garwa ampeyan (selir) bernama R.A. Mangkarawati yaitu seorang garwa ampeyan (istri non permaisurui) yang berasalari Pacitan. Pangeran Diponegoro bernama kecil Bendoro Raden Mas Ontowiryo.
RIWAYAT PERJUANGAN PANGERAN DIPONEGORO
Perang Diponegoro berawal ketika pihak ketika pihak Brlanfa memasang paotk ditanah Diponegoro di desa Tegalrejo. Saat itu beliau memang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat isitiadat setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Sikap Diponegoro yang menentang Belanda secara terbuka mendapat simpati dan dukungan rakyat. Atas saran Pangeran Mangkubumi pamannya, Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan mebuat markas di sebuah goa yang beranama goa selaring. Saat itu, Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang stabil, perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat yang dikobarkan Diponegoro membawa membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Slah seorang tokoh agama di Surakarta Kyai Maja ikut bergabung dengan Pangeran Diponegoro di goa selarong. Selama perang ini kerugian belanda tidak kurang dari 15.000 tentara dan 20 juta gulden. Berbagai cara terus diupayakan bel;anda untuik menangkap Diponegoro bahkan syaembara dipergunakan. Hadiah yang diberika 50.000 gulden diberikan kepada siapa saja yang bisa menangkap Diponegoro, sampai akhirnya Diponegoro diatangkap pada tahun 1830.

BIOGRAFI PANGERAN ANTASARI
“PAHLAWAN DARI KOTA BANJAR”
PROFIL PANGERAN ANTASARI
Nama : Pangeran Antasari
Lahir : 1797, Banjar, Kalimantan Selatan
Meninggal : 11 Oktober 1862 Bayan Begok, Kabupaten Barito Utara,
Kalimantan Tengah, (umur 53)
Makam : Taman Makam Perang Banjar, Banjarmasin
Ayah : Pangeran Masud bin Pangeran Amir
Ibu : Gusti Khadijah binti Sultan Sulaiman
BIOGRAFI PANGERAN ANTASARI
Pada tanggal 14 maret tahun 1862, pangeran antasari diberi sebuah gelar oleh pemimpin kesultanan banjar pada waktu itu dengan gelar panembahan amirudin khalifatul mukminin. Nama awal beliau bukanlah pangeran antasari tetapi gusti inu kartapati. Orang tua dari pangeran antasari adalah pangeran mas'ud dan ibunya adalah Gusti hadijah. Pangeran antasari memiliki saudara perempuan yang bernama ratu antasari. Adiknya menikah dengan seorang sultan yang bernama sultan muda abdurahman. Tetapi suami adiknya meninggal terlebih dahulu sebelum mereka mempunyai keturunan. Dalam biografi pangeran antasari, beliau tidak hanya dianggap sebagai kepala suku di banjar. Tetapi diberbagai tempat lainnya di Kalimantan.

Data diatas adalah sebagian Biografi Ringkas Pahlawan Nasional Pattimura, Tuanku Imam Bonjol, RA. Kartini, Cut Nyak Dhien, Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari. Untuk file lengkapnya format Ms. Word bisa di download pada link dibawah ini:


Tuesday, February 14, 2023

MODUL ACT POLITEKNIK PELAYARAN FORMAT MS. WORD (BAB IV)

ACT
ADVANCE CHEMICAL TANKER

BAB IV
HEALTH AND SAFETY PRECAUTION

4.1 Safe Working Practices Including Risk of Assasment and Personel Shipboard Safety Relevant To Chemical Tanker
Safe practices when handling noxious chemical cargo
Chemical tanker procedure
It is essential on chemical tankers that everyone knows his ship’s safety precautions thoroughly prior handling noxious chemical cargo. Also the master/chief officer must assume responsibility for this. Guidelines listed below are for general reference, prudent mariner should also aware of ship specific limitations.

Requirements of MARPOL Annex II for chemical tankers
MARPOL Annex II contains extensive regulations about the loading, carriage and discharge of noxious liquid cargoes, as well as the treatment of cargo residues remaining on board, washing of empty tanks and the final disposal of the contaminated washing medium.

Ship shore safety guideline for handling bulk chemicals
Ships should remain adequately secured in their moorings. Alongside piers or quays, ranging of the ship should be prevented by keeping all mooring lines taut: attention should be given to the movement of the ship caused by wind, currents, tides or passing ships and the operation in progress.

Cargo pump room hazards
On tankers equipped with a cargo pump-room, this is a potentially hazardous enclosed space. Pump alarms and trips, level alarms etc. should be tested regularly, and in any case before commencing cargo handling operations, to ensure that they are functioning correctly. The results of such tests should be recorded.

Cargo hoses handling, connection and use
A modem cargo hose represents skilled engineering and, unless wrongly used, can be relied upon to contain the cargo. Nevertheless, it should always be treated as the weakest link in the cargo containment and transfer system, so correct handling and use of hoses is important.

Cargo handling safety equipments
A breathing apparatus (compressed air type 200 atm) should be kept ready for immediate use if sudden entry into a gas-filled pump room should become necessary. Eye washing bottles available on deck and in pump rooms. Expiosimeter and taximeter available.

Various stages of cargo loading operation
Commencement of loading should be slow and, before the foil loading rate is used, both ship and shore must be satisfied that the lines are correctly set and that there is no leak in the system. At the start of loading, and at regular intervals through out the process, a check should be made that cargo is not leaking anywhere.

Procedure for discharging dangerous chemical cargo at sea - various restrictions
Operation of ships transporting noxious liquid chemicals in bulk, which when accidentally released into the sea horn tank cleaning or deballasting operations may pose a serious threat to marine enviroment and therefore justify the application of special anti pollution measures that need to be considered.

Restriction of radio equipments and other mobile devices in cargo working areas
During medium and high frequency radio transmissions significant energy is radiated, which can create a danger of incendive sparking by inducing an electrical potential in unearthed steelwork. The use of medium or high frequency main radio transmission equipment should therefore be prohibited in port and during ship to ship cargo transfers.

Isolation of cargo tanks and piping systems
When a single parcel of cargo is carried in several tanks served by a common pipeline system, containment within each tank depends upon the tightness of the inlet valve. Due to the pressure differential on either side during sequential loading into or discharge from such tanks, the tightness of a single valve should not be relied upon to prevent the entry or escape of cargo.

Ship shore cargo connection safe method
The connection at the manifold of hoses or metal cargo arms for cargo handling is the primary cargo connection between ship and shore, and it is essential that both parties take proper care preparing for the connection. Flange faces, gaskets and seals used at this point should be clean and in good condition. Minimum standards for hoses are laid down in the IBC Code.

Venting of cargo tanks safety procedure
Ventihg of cargo tanks during cargo transfer or cargo related operations must be carried out in accordance with applicable international, national, port and terminal regulations. Tank vent system outlets are located at a safe distance from all areas where personnel who are not involved in cargo work may be present, to ensure that toxic vapours are diluted to a safe level of concentration before they can reach such an area.

Ship to ship transfer operation
The ship to ship (STS) transfer of cargoes carried on chemical tankers is a frequent operation, and the following section addresses some special safety aspects of the preparations and procedures that may be found necessary for STS operations.

Cargo unloading operation safety precautions
Just prior to commencing discharge the responsible officer should check that the cargo pipeline system is set correctly, that correct valves are open, that valves not being used are closed, and that the cargo venting system is appropriate for the cargo operation.

Liaison between ship and shore
Operations concerning cargo handling, tank cleaning and pre-wash, ballasting and Bunkering require an exchange of information between the ship and terminal before the ship arrives or after arrival.

Ship checks prior to arrival
When approaching a port to load or discharge cargo, there are important checks that be made by the ship in time to allow any necessary work to be done.

Preparing a cargo tank atmosphere
For some cargoes the IBC Code requires vapour spaces within cargo tanks to have specially controlled atmospheres, principally when the cargo is either air reactive resulting in a hazardous situation, or has a low auto-ignition temperature, or has a wide flammability range

Preparation for receiving nitrogen from shore
Care should be taken to ensure that the valves on the loading line between the shore manifold and the ship’s tank are operated the correct sequence, so that the ship is in control of the nitrogen flow. The ship should station a crew member at the loading manifold valve during the operation.

Cargo care during transit
Regular checks on tank contents should be made to detect an unexpected change in liquid level. Cargoes that need cooling or heating must be monitored daily and a temperature log kept. Some cargoes are liable to self-react under certain conditions. Cargoes that may self­react should be monitored daily in order to detect any abnormal behaviour at an early stage.

Chemical Tanker
International regulations for control of discharge from chemical tankers
Importance of environmental care
The growing importance of environmental care demands that the crews of chemical tankers have a clear understanding of the pollution regulations.
The International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships 1973, as modified by the Protocol of 1978, known as MARPOL 73/78, is the principal regulation covering protection of the marine environment. MARPOL Annex I covers procedures for control of oil and oil-like substances, such as cargo or fuel, and applies to all ships including chemical tankers.
MARPOL Annex II contains extensive regulations about the loading, carriage and discharge of noxious liquid cargoes, as well as the treatment of cargo residues remaining on board, washing of empty tanks and the final disposal of the contaminated washing medium.
MARPOL Annex II affects all ships carrying noxious liquid cargoes in bulk. All personnel with responsibility for cargo operations on chemical tankers should be aware of the basic requirements of MARPOL, and take care that discharges into the sea never exceed the permitted limits.

Main requirements of MARPOL Annex II
MARPOL Annex II categorises substances posing a threat of harm to the marine environment, with chemicals posing the greatest threat having the most severe controls placed upon their shipment and severe limitations on their discharge into the sea. A principal way of meeting the need to limit discharges to the sea is to reduce the residue that remains within a tank after unloading has been completed.
Every chemical carrier is provided with pumping and piping arrangements specially designed to ensure that each tank designated for the carriage of controlled substances can be emptied io well that the quantity of cargo remaining afterwards is less than the minimum quantity specified in MARPOL. For each tank an initial assessment of the residue quantity has to be made, called a stripping test. The results of this test are recorded, and are used as the basis for the procedures described. Only when the residue is shown to be less than the quantity prescribed by MARPOL Annex II may the tank be approved for the carriage of a controlled substance.
MARPOL then sets requirements for disposal of those residues, usually through dilution and use of shore reception facilities. It then specifies the records that must be kept of cargo work on board. Finally, it makes provision for inspections by authorities to confirm that the ship has complied.

Procedures and Arrangements (P & A) Manual for Each Ship
MARPOL Annex II requires that each chemical tanker be provided with a P & A Manual to achieve compliance with the regulations and to be able to demonstrate that compliance has been considered from the earliest design stage. The format of the P & A Manual and its contents must be as specified in MARPOL Annex II Appendix D, and be approved by the flag administration of the ship. The P & A Manual is concerned with the marine environmental aspects of cleaning of cargo tanks, and the discharge of cargo residues that may or may not be mixed with a washing medium. The results of the stripping test are recorded in it.
Ship’s officers should familiarise them selves thoroughly with the P & A Manual, and adhere at all times to operational procedures with respect to cargo handling, tank cleaning, stop handling, residue discharge, ballasting and deballasting. The master is obliged to ensure that the ship does not discharge into the sea any cargo residues, or mixtures of residue with water, unless such discharges are made in full compliance with the operational procedures contained in the P & A Manual, and that the equipment required by the Manual for such discharge is used.
The P & A Manual, together with the cargo record book and Certificate of Fitness, will be checked by the ship’s own flag administration and by port state control officers in order to confirm full compliance with the requirements of MARPOL Annex II.
It is now recognised that almost any discharge from a ship into the surrounding environment needs to be carefully considered in advance. Not only are chemical cargo residues, only water from machinery room bilges and overboard disposal of garbage strictly regulated, but funnel exhausts and ballast water have now been identified as requiring control.

Air pollution
Control of Ozone Depleting Substances (ODS), such as halogenated hydrocarbon gases, was established internationally in the early 1990s. In 1997, IMO adopted Annex VI to MARPOL, addressing ship’s emissions that are considered to be harmful to the atmosphere, or which can settle on land or into the sea.
Funnel emissions of different oxides in engine and incinerator exhausts are generally not susceptible to daily adjustment by a ship's crew, but will be dependant upon the grade of fuel used and the condition of the engines. However, the crew will be involved in control of cargo vapours by on board techniques, such as vapour return to shore while loading, reducing excess discharge of inert gas, and avoiding unnecessary evaporation of liquid cargo into the atmosphere while cleaning tanks.

Ballast water management
The intent of ballast water management is to minimise the transfer of marine organisme from one geographical region to another. The discharge of ballast water is now known to be responsible for the introduction of alien species into sensitive coastal waters, and the demand for ballast water management is an aspect of quarantine procedures rather than traditional pollution controls. IMO is seeking to encourage establishment of a single regime worldwide, in the manner of other Conventions, so that the present various requirements become standardised.

Cargo hoses for chemical tankers
A modern cargo hose represents skilled engineering and, unless wrongly used, can be relied upon to contain the cargo. Nevertheless, it should always be treated as the weakest link in the cargo containment and transfer system, so correct handling and use of hoses is important. Use and handling may differ from type to type of hose, or by manufacturer. The types of hoses normally encountered are either metallic, composite, PTFE (Poly Tetra Fluor Ethylene) or polypropylene.
A ship’s own cargo hoses are frequently used on board chemical tankers, during loading and discharge of cargo at a terminal, during cargo transfers between ships and during tank cleaning. A ship .should liave on board appropriate manufacturer’s material describing the hoses carried, and specifying any limitations in their use.

Certificates, marking and testing of cargo hoses
A ship’s own cargo hoses must be tested and certified as required. The minimum requirements for the construction and testing of ships' cargo hoses are specified in the MCI Codes. All cargo hoses are required to be designed for a bursting pressure not less than 5 times the maximum pressure that the hose Will be subjected to during cargo transfer operations. New lengths of cargo hose, before being placed in service, should be tested hydrostatically at ambient temperatures to a pressure not less than IX times its specified maximum working pressure, but not more than two fifths of its bursting pressure.
A manufacturer’s test certificate will provide information about the hose’s construction method, its performance range and its nominal sizes. While in service, hoses should regularly be visually inspected, and they should be pressure tested at least annually. Test results should be recorded in a cargo hose condition log book.
Cargo hoses are required to be marked with their specified maximum working pressure, which should not be less than 10 bar gauge. Hoses used in the transfer of cargoes at other than ambient temperature should be marked with the applicable minimum and maximum service temperature range.

Cargo compatibility
Hoses used for the transfer of chemical liquids and vapours during cargo handling operations should be compatitble with the nature and temperature of the chemical, any limitations of the cargo properties and temperatures listed by the hose manufacturer should always be observed.

Handling, connection and use
When a hose is being move about the ship it should always be lifted and carried. It should not be dragged over the ship’s fittings such as pipework or walkways, or rolled in a manner that twists the body of the hose, nor hoisted on a crane or derrick using a single wire strop about its mid-length. Hoses should not be allowed to come into contact with hot surfaces such as steam pipes.
Before connection, cargo hoses should be examined for any possible defects that may be visible inside the hose or on the outer covering. These may include signs of blistering, abrasion, flattening or evidence of leaks. Hoses with any damage should be assessed and a positive decision made on whether they can continue to be used safely. Seriously damaged or leaking hoses should not be used.
Gaskets used between hoses and at the ship’s manifold should be checked for suitability before use. Flanges on both the hose and manifold should be checked for cleanliness and good condition. Bolts and nuts used should be of the correct size and material, with a bolt fitted to every hole in the flange and tightened correctly.
When in use, a cargo hose should be properly supported along its length to avoid excessive bending of the hose or its weight hanging from the manifold connection. This is especially important when significant tidal or draught variations can cause the relative heights of the ship and shore manifolds to alter a great deal, and the hose support to require frequent adjustment. Fendering, stools or chocks can be used to provide support under the hose, particularly at the manifold and at the shipside rail. When a hose is supported from above, bridles and saddles should be used to spread the load, and may require more than one supporting point. A single wire strop should not be used to support a cargo hose near its midlength. Protection should be provided at points along tire hose where chafing or rubbing could occur.
Hoses should not be subjected to pumping pressures that exceed the rated working pressure. If this happens, the hose should be replaced by another, and retested before any further use. After use, hoses should be depressurised and drained before disconnection.

Ship/Shore Insulation, Earthing and Bonding
It is essential that the cargo hose does, not provide the primary path for static electricity between the ship and the jetty, otherwise there is a possibility of a static electricity discharge at the manifold when offering up the hose for connection or when breaking the connection after the cargo transfer. The necessary electrical discontinuity should be achieved with an insulating flange or a single length of non-conducting hose in the hose string between the ship and the shore.

Storage and maintenance
After they have been used for cargo transfer, hoses should be washed out, drained and dried. They should be stored horizontally on solid supports. If hoses are stored in the open, they should be protected from direct sunlight. No attempt should be made on board to repair damaged or leaking hoses.

Ship/shore safety checklist for modern chemical tankers
Cargo loading and unloading operation of seagoing chemical carriers involved numerous critical procedure that need to be precisely monitored. Below Ship/shore check items are described as guidance only.

A naked light or open fire comprises thefollowing: flame, spark formation, naked electric light or any surface with a temperature that is equal to or higher than the minimum ignition temperature of the products handled in the operation. The use of open fire on board the ship, andwithin a distance of 25 metres of the ship, should be prohibited, unless all applicable regulations have been met and agreement reached by the port authority, terminal manager and the master. This distance may have to be extended for ships of a specialised nature, such as gas tankers.

Data diatas merupakan sebagian ketikan ulang format MS. Word dari Modul ACT Politeknik Pelayaran Format MS. Word (BAB IV). Untuk lengkapnya dapat di download pada link dibawah ini:

MAKALAH APLIKASI PELAYANAN ADMINISTRASI PERPANJANGAN PERIZINAN PAUD di UPTD DIKNAS BENGKULU TENGAH

MAKALAH
APLIKASI PELAYANAN ADMINISTRASI PERPANJANGAN
 PERIZINAN PAUD DI UPTD DIKNAS BENGKULU TENGAH

A. Hasil Sistem Pelayanan Administrasi Perpanjangan Perizinan
Sistem Pelayanan Administrasi Perpanjangan Perizinan Operasional Pendirian PAUD Pada UPTD Diknas Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah selesai dibuat diharapkan dapat membantu meningkatkan profesionalisme pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Diknas Kabupaten Bengkulu Tengah dalam mengelola data perizinan PAUD. Sistem Informasi yang dibuat ini ditujukan kepada tenaga administrasi dalam memberikan laporan yang cepat dan akurat terhadap kebutuhan data dan informasi.
Sistem Pelayanan Administrasi Perpanjangan Perizinan Operasional Pendirian PAUD Pada UPTD Diknas Kabupaten Bengkulu Tengah dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0. Untuk menjalankan sistem informasi yang telah dibuat, tidak serumit yang dibayangkan. Hasil dari sistem informasi yang dibuat disesuaikan dengan rancangan yang telah dibuat pada bab-bab sebelumnya terdiri dari Tampilan menu Login yang digunakan untuk masuk kedalam Sistem, tampilan menu Utama terdiri dari Menu File, Menu Laporan, Menu Pengaturan dan menu Keluar.

1. Tampilan Menu Login Sistem
Menu login sistem merupakan suatu menu atau halaman yang digunakan sebagai proses verifikasi awal oleh pengguna yang menjalankan program Sistem Pelayanan Administrasi Perpanjangan Perizinan Operasional Pendirian PAUD Pada UPTD Diknas Kabupaten Bengkulu Tengah. Sebelum dapat menjalankan Sistem Pelayanan Administrasi Perpanjangan Perizinan Operasional Pendirian PAUD Pada UPTD Diknas Kabupaten Bengkulu Tengah secara menyeluruh, seorang pengguna (admin) terlebih dahulu harus melakukan proses Login. Tampilan login Sistem Pelayanan Administrasi Perpanjangan Perizinan Operasional Pendirian PAUD Pada UPTD Diknas Kabupaten Bengkulu Tengah seperti terlihat pada gambar 4.1 dibawah ini:

2. Halaman Menu Utama
Halaman menu utama merupakan suatu halaman yang menampilkan secara keseluruhan dari Sistem Pelayanan Administrasi Perpanjangan Perizinan Operasional Pendirian PAUD Pada UPTD Diknas Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah dibuat. Tampilan menu utama seperti terlihat pada gambar 3. dibawah ini :

a. Tampilan Menu File
Menu File ini merupakan menu yang penting, dimana pada sub menu File ini terdapat sub-sub menu yang digunakan untuk mengentrikan atau memasukkan data-data yang berhubungan dengan Sistem Pelayanan Administrasi Perpanjangan Perizinan Operasional Pendirian PAUD Pada UPTD Diknas Kabupaten Bengkulu Tengah. Menu File pada Sistem Informasi yang dibuat saat ini memiliki 3 (tiga) sub menu terdiri dari : sub menu Pemilik PAUD, sub menu data PAUD dan sub menu Perpanjangan Izin Operasional seperti terlihat pada gambar 4. dibawah ini:

b. Tampilan Menu Laporan
Sub menu laporan pada Sistem Pelayanan Administrasi Perpanjangan Perizinan Operasional Pendirian PAUD Pada UPTD Diknas Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan menu yang digunakan untuk menampilkan laporan yang siap dicetak kedalam lembar kertas kerja hasil dari pengolah data. Pada menu laporan pada Sistem Pelayanan Administrasi Perpanjangan Perizinan Operasional Pendirian PAUD Pada UPTD Diknas Kabupaten Bengkulu Tengah ini, memiliki sub menu terdiri dari 4 (empat) sub menu yaitu : sub menu Laporan Surat Izin Perpanjangan Operasional PAUD, sub menu Laporan Data PAUD Naungan UPTD Diknas Kabupaten Bengkulu Tengah, sub menu Laporan Daftar PAUD memperpanjang Izin Operasional dan Rekapitulasi Perpanjangan Izin Operasional PAUd yang masing-masing menu berfungsi untuk menampilkan hasil pengolah data sistem Sistem Administasi Perpanjangan Perizinan PAUD Kabupten Bengkulu Tengah. Tampilan menu laporan pada Sistem Pelayanan Administrasi Perpanjangan Perizinan Operasional Pendirian PAUD Pada UPTD Diknas Kabupaten Bengkulu Tengah seperti terlihat pada gambar 8. dibawah ini.

c. Sub Menu Pengaturan
Sub menu pengaturan merupakan menu yang digunakan untuk menambah, menghapus maupun meng-edit daftar admin yang dapat menjalankan Sistem Pelayanan Administrasi Perpanjangan Perizinan Operasional Pendirian PAUD Pada UPTD Diknas Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada sub menu setting memiliki 1 (satu) sub menu admin yang digunakan sebagai menu input data admin. Tampilan menu pengaturan seperti terlihat pada gambar 4.13. dibawah ini:

d. Sub Halaman Menu Keluar
Menu Keluar merupakan menu yang digunakan untuk keluar dari Sistem Pelayanan Administrasi Perpanjangan Perizinan Operasional Pendirian PAUD Pada UPTD Diknas Kabupaten Bengkulu Tengah. Setelah menu Keluar di pilih, sistem akan memberikan konfrimasi berupa pertanyaan “Yakin Anda Akan Keluar dari Aplikasi ini?”. Apabila admin memilih tombol Yes maka sistem informasi akan tertutup, namun apabila admin menekan tombol No, maka admin akan kembali ke menu Utama Sistem yang telah dibuat. Adapun tampilan menu Keluar pada Sistem Pelayanan Administrasi Perpanjangan Perizinan Operasional Pendirian PAUD Pada UPTD Diknas Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagaimana terlihat pada gambar 15. dibawah ini:

B. Hasil Pengujian
Adapun dalam pengujian Sistem Pelayanan Administrasi Perpanjangan Perizinan Operasional Pendirian PAUD Pada UPTD Diknas Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari:
1. Tampilan Sistem Pelayanan Administrasi Perpanjangan Perizinan Operasional Pendirian PAUD Pada UPTD Diknas Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Kemudahan Program
3. Pengujian Kebutuhan dan Kebenaran Data
4. Pengujian Keamanan dan Ketelitian
5. Pengujian Laporan

C. Kesimpulan
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Diknas Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan suatu Unit yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu dengan salah satu kegiatannya adalah berhubungan dengan izin operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Diknas Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini dalam melakukan pengolahan data PAUD telah memanfaatkan teknologi melalui penggunaan komputer, akan tetapi belum integrasi kedalam sistem komputer dan belum terprogram secara khusus pada suatu Sistem Informasi. Sedangkan kegiatan secara umum masih menggunakan cara-cara konvensional dengan melakukan pencatatan dalam kertas kerja dalam format aplikasi, sehingga memerlukan waktu yang lama untuk dalam pemrosesan data PAUD. Proses pemasukan data terhadap Sistem Pelayanan Administrasi Perpanjangan Perizinan Operasional Pendirian PAUD Pada UPTD Diknas Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilakukan dapat memberikan laporan berupa laporan Surat Izin Perpanjangan Operasional PAUD laporan Data PAUD Naungan UPTD Diknas Kabupaten Bengkulu Tengah, laporan Daftar PAUD memperpanjang Izin Operasional dan Rekapitulasi Perpanjangan Izin Operasional PAUD.

D. Saran
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Diknas Kabupaten Bengkulu Tengah sebaiknya menggunakan Sistem Administrasi Perpanjangan Perizinan PAUD Kabupten Bengkulu Tengah untuk meningkatkan professional kinerjanya. Sistem yang dibuat sangat penting bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Diknas Kabupaten Bengkulu Tengah.

Data diatas merupakan sebagian data dari Makalah Aplikasi Pelayanan Administrasi Perpanjangan Perizinan PAUD di UPTD DIKNAS Bengkulu Tengah. Untuk lengkapnya dapat di download pada link dibawah ini:
DOWNLOAD Makalah Aplikasi Pelayanan Administrasi Perpanjangan Perizinan PAUD di UPTD DIKNAS Bengkulu Tengah Lengkap